Jakarta (ANTARA) – Profesor Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, meminta empat menteri untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak normatif dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi dari menteri-menteri ini diharapkan memberikan keterangan yang dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan ‘cross examination’ terhadap bukti dan argumen yang telah disampaikan oleh para pemohon dan pihak terkait,” kata Susi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Susi juga berharap agar keempat menteri dapat menunjukkan loyalitasnya terhadap negara, bukan Presiden, meskipun saat ini mereka adalah pembantu Presiden.
“Meskipun mereka adalah pembantu Presiden, namun mereka adalah pejabat negara. Jadi, loyalitas tertinggi harus diberikan kepada negara. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan oleh para menteri harus untuk kepentingan negara,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, sehingga para menteri harus bertindak dengan bijaksana.
“Ada kewajiban yang lebih besar, yaitu menyampaikan keterangan yang benar kepada hakim, ini akan menunjukkan bagaimana para hakim dan menteri dapat memainkan peran penting dalam menjaga asas-asas pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Kepaniteraan MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa empat menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir di MK. Pemanggilan empat menteri ini telah disebutkan dalam sidang pada Senin (1/4).
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa persidangan dengan kehadiran empat menteri akan dimulai pada Jumat (5/4) pukul 08.00 WIB sebelum menutup sidang PHPU Pilpres 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis malam.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
