Berbagai peristiwa politik dilaporkan oleh Kantor Berita ANTARA pada Jumat (28/6), yang masih layak untuk dibaca untuk informasi pagi ini.
1. Partai NasDem mengundang Prabowo ke kongres untuk menawarkan kerja sama di pemerintahan
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan bahwa partainya akan mengundang Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menghadiri Kongres III Partai NasDem guna menawarkan sektor-sektor kerja sama yang dapat membantu jalannya pemerintahan mendatang. “Kita akan mengundang beliau sebagai bagian dari prakongres, lalu kita akan jabarkan nanti poin-poin apa yang kita bisa kerjakan bersama,” kata Hermawi saat konferensi pers persiapan Kongres III Partai NasDem di Jakarta, Jumat.
2. PSI membantah Jokowi ikut campur mendorong Kaesang dalam Pilkada Jakarta
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, membantah isu bahwa ayahnya, Presiden RI Joko Widodo, ikut campur mendorong dirinya maju dalam Pilkada 2024 di Jakarta. “Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
3. Gerindra menyebut blusukan Gibran di Jakarta sebagai bagian dari mandat Prabowo
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut agenda blusukan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Jumat, merupakan bagian dari arahan yang dimandatkan Prabowo Subianto untuk menciptakan suasana politik yang teduh. “Prinsipnya, Pak Prabowo memberi keleluasaan kepada Mas Gibran berkomunikasi dengan siapapun untuk menciptakan suasana politik yang lebih teduh, lebih ada kerukunan, sehingga Mas Gibran memiliki mandat penuh dari Pak Prabowo,” kata Ahmad Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
4. Bawaslu mengimbau ASN untuk tidak terlibat dalam memihak atau merugikan pasangan calon
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mengulangi pelanggaran netralitas di Pilkada Serentak 2024 seperti yang terjadi pada 2020. Pasalnya, ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).
5. PWI telah menyelesaikan sanksi dan rekomendasi DK terkait kasus Dana UKW BUMN
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun, mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK). Sanksi dan rekomendasi DK tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan uji kompetensi wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh PWI.
Pewarta: Fauzi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
