Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan wewenang penuh kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wewenang tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan sikap politik yang merupakan hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada hari Minggu.
Puan mengatakan bahwa Rakernas V PDIP telah menelaah berbagai masalah bangsa dan negara yang dianggap memiliki potensi kerawanan, sehingga langkah mitigasi perlu dipertimbangkan untuk menghindari krisis. Rakernas V juga menilai bahwa kepemimpinan partai yang teguh diperlukan dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.
Sebagai hasilnya, Rakernas memberikan wewenang penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan. Sebelumnya, Megawati telah menyampaikan pandangannya tentang sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan dalam pidato politik pada pembukaan Rakernas V PDIP.
Dia menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat dalam menentukan sikap politik partai, sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi yang sehat. Megawati juga menjelaskan bahwa PDIP mengutamakan kontrol dan keseimbangan dalam berpolitik, namun tidak menafikan tujuan untuk memperoleh kekuasaan sebagai esensi berpolitik.
Selain itu, Megawati juga menyoroti perlunya masyarakat sipil yang kuat, serta media yang independen dan dapat dipercaya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dia juga menekankan bahwa demokrasi memerlukan partai politik yang sehat, lembaga yang kuat, dan sistem hukum yang adil.
Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menegaskan bahwa strategi dan cara untuk memperoleh kekuasaanlah yang membedakan PDIP dengan partai lainnya. Artinya, PDIP tetap mengutamakan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam berpolitik.
