Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif sebagai strategi untuk menghadapi tantangan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Ia menyebut perencanaan pembangunan berbasis partisipatif yang efektif dan terarah dapat dirancang melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Forum musrenbang diharapkan dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini (musrenbang) seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan tentang penguatan masalah dan strategi penyelesaiannya yang akan diikutsertakan dalam penajaman dan penyelarasan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat,” kata Yusharto seperti yang tertulis dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Yusharto menyatakan bahwa tahun 2025 merupakan tahun strategis sebagai landasan untuk melaksanakan berbagai strategi perencanaan jangka panjang, baik dalam skala nasional maupun daerah.
“Dengan demikian, sinkronisasi dalam substansi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 menjadi prioritas di tengah masa transisi menuju pemerintahan yang baru,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa menuju Indonesia Emas Tahun 2045 seperti yang termaktub dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Indonesia bertujuan untuk masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Yusharto, pemerintah perlu menjalankan beberapa langkah, termasuk hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, distribusi ekonomi, dan dekarbonisasi.
“Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan, semua agenda ini dapat diintegrasikan dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sehingga impian Indonesia bisa segera terwujud,” kata Kepala BSKDN.
Yusharto menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025–2045 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 serta Rembuk Stunting Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (29/4).
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
