Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong menyatakan bahwa keterangan empat menteri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) membantah tuduhan politisasi bantuan sosial (bansos) selama Pemilu 2024. Menurutnya, keempat menteri yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, sepakat bahwa penyaluran bansos tidak terkait dengan Pemilu 2024.
Anthony menjelaskan bahwa dana program perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos yang disalurkan tidak mengalami perubahan signifikan dalam 6 tahun terakhir, termasuk pada periode Pemilu 2024. Menurutnya, keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 tidak berhasil menguatkan dalil adanya dugaan kecurangan dalam pilpres.
Dia yakin bahwa masyarakat akan melihat bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan 3 kesulitan untuk membuktikan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024. Anthony optimis bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memenangkan sidang PHPU di MK.
Dia juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam menyerahkan perselisihan pemilu dan pilpres kepada MK, bukan melalui demonstrasi jalanan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Dia berharap para elite politik dapat melakukan rekonsiliasi untuk mengakhiri perselisihan dan menatap masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Artikel ini ditulis oleh Agatha Olivia Victoria dan disunting oleh Imam Budilaksono, hak cipta © ANTARA 2024.
