Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai Kota Surabaya memiliki potensi untuk menjadi contoh Wilayah Bebas Korupsi (WBK), terutama untuk daerah di Indonesia bagian Timur.
Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian tersebut, Erwan Agus Purwanto, menyatakan harapannya bahwa Kota Surabaya bisa menjadi contoh bagi daerah lain, terutama di wilayah Indonesia Timur. Ia menekankan bahwa Surabaya memiliki Klinik Investasi yang sudah terakreditasi menjadi WBK oleh Kementerian PANRB.
Klinik Investasi di Surabaya dianggap transparan dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dengan predikat WBK ini, Kota Surabaya diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain, serta menjadi contoh dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
Kota Surabaya memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang baik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuaskan. Hal ini menjadi alasan bagi Kementerian untuk mendorong daerah lain untuk belajar langsung dari praktik yang ada di Surabaya.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kementerian kepada daerah setempat. Selama satu tahun terakhir, banyak daerah di Indonesia yang bekerja sama dengan Surabaya untuk belajar tentang penerapan SAKIP dan RB.
Harapannya, keberadaan Kota Surabaya sebagai contoh dapat membantu daerah lain yang memiliki WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk meningkatkan pelayanan. Ikhsan menyatakan bahwa kerja sama antara daerah akan membantu penyebaran ilmu dan praktik baik dalam penerapan reformasi birokrasi.
