LABUAN BAJO – Dengan tema “Outlook Kepariwisataan sebagai New Economy Labuan Bajo Flores-NTT”, Webinar pariwisata yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dalam pidatonya menyatakan harapannya agar pemahaman pariwisata sebagai sektor new economy dapat mengatasi tantangan dan peluang di masa depan, sehingga membawa perubahan pada bisnis Indonesia dan berdampak pada perekonomian daerah.
“Sektor new economy telah menjadi topik hangat sebagai periode transformasi dari ekonomi berbasis manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa seperti pariwisata & perhotelan. Melalui webinar ini, diharapkan peningkatan pemahaman tentang sektor new economy dan perubahan pada lanskap bisnis Indonesia, dengan dampak pada ekonomi daerah. Badan Otorita dan Kemenparekraf diharapkan dapat terus menjadi mitra dalam pengembangan pariwisata di wilayah Floratama, NTT khususnya dan Indonesia secara umum,” ujar Sandi.
Dalam kesempatan yang sama, Ayodhia Kalake, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur juga menyampaikan bahwa sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di NTT telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah.
“Pariwisata telah menjadi industri yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dengan cepat, melalui aspek-aspek seperti kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan peningkatan pariwisata sebagai sektor unggulan, ini memberikan dampak besar pada sektor pariwisata di NTT,” jelas Ayodhia.
Menghadirkan 4 narasumber; Drs. Rikard Bagun, Redaktur Senior Kompas; Dr. Andreas Hugo Pareira, M.A., Anggota Komisi X DPR RI; dan Dra. Francisia Ery Seda, M.A., Ph.D., Peneliti dan Sosiolog FISIP UI; Dr. Frans Teguh, MA.,Plt. Dirut BPOLBF sekaligus Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf, Webinar ini juga dimoderatori oleh Dr. Ing. Ignas Iryanto Djou, SF, M.Eng.Sc, CSRS dan diikuti oleh 99 peserta, dengan 50,6% berasal dari NTT dan 49,4% dari luar NTT (Bima, Bali, Pulau Jawa, Jakarta, Kalimantan, dan Papua).
Berdiskusi tentang Tantangan Global – Lokal dan Trend Kepariwisataan Ke Depan, Rikard Bagun menyampaikan bahwa pariwisata menjadi topik terkini di semua negara dan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Labuan Bajo perlu melihat tantangan sebagai peluang.
“Dalam skala global, semua orang dan negara membicarakan pariwisata, termasuk Labuan Bajo. Ini adalah tantangan dan juga peluang yang luas. Target kunjungan ke Indonesia pada tahun 2030 adalah 1,8 miliar wisatawan, harapan agar angka ini juga didistribusikan ke Labuan Bajo, Flores, NTT. Di sisi lain, kita juga harus siap, tidak hanya pemerintah dan industri, tetapi juga masyarakat,” ungkap Redaktur Senior Kompas tersebut.
Francisia Ery Seda menjelaskan bahwa transformasi sosial budaya sudah terjadi di mana pariwisata memberikan dampak baik negatif maupun positif. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui Kebijakan Pemerintah yang inklusif dan transformatif untuk mendukung Komunitas Lokal dalam mengembangkan jati diri, meski berhadapan dengan budaya asing melalui pengembangan industri pariwisata.
“Diperlukan strategi pembangunan pariwisata yang memberikan prioritas pada komunitas lokal, dengan tindakan afirmatif sehingga komunitas lokal dapat bersaing sehat dengan kaum migran pendatang dari luar Labuan Bajo,” jelas Dosen Studi Pembangunan Departemen Sosiologi FISIP UI tersebut.
Pengembangan DPSP Labuan Bajo yang terintegrasi dan berdampak pada Flores dan NTT memerlukan orkestrasi ekosistem kepariwisataan dari semua unsur di dalamnya. Frans Teguh menjelaskan bahwa terdapat 4 isu utama dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, yaitu keterpaduan infrastruktur berkelanjutan, SDM dan kontribusi lokal, penyediaan komoditas lokal penunjang pariwisata, dan peningkatan kapasitas destinasi, yang semuanya memerlukan kolaborasi sinergis di antara pemangku kepentingan.
“Pendidikan, pariwisata, UMKM dan kapasitas daerah menjadi kunci utama bagi percepatan pariwisata Labuan Bajo dan NTT,” tegas Frans.
Dari perspektif politik, Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi X DPR RI, memberikan pandangan politik dalam pembangunan pariwisata.
“DPR RI tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga sebagai mediator yang mempertemukan kepentingan pemerintah pusat dengan daerah. Proses ini harus kontinu, terutama dalam meningkatkan kapasitas SDM bukan hanya di DPSP, tetapi juga di daerah sekitarnya,” ujar Andre.
Sebagai penutup, Ni Wayan Giri Adnyani Sekretaris Utama Kemenparekraf menjelaskan bahwa pariwisata sebagai new economy dapat memberikan dampak maksimal dengan melibatkan masyarakat lokal melalui komunitas yang aktif.
“Dengan meningkatnya aktivitas wisatawan ke destinasi wisata Indonesia, industri kreatif juga berkembang, melibatkan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pariwisata membuka peluang pekerjaan lebih luas, pengembangan destinasi wisata, produk ekraf, pelestarian budaya, dan lingkungan,” katanya.
