Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pencarian tersangka kasus korupsi Harun Masiku merupakan upaya penegakan hukum dan tidak terkait dengan agenda politik. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa tidak ada agenda politik dalam pemberitaan atau kegiatan yang dilakukan oleh penyidik, hal tersebut hanya kebetulan belaka.
Meskipun ada tuduhan adanya agenda politik di balik pencarian tersangka korupsi yang buron selama empat tahun, KPK tetap melakukan pencarian terhadap Harun Masiku sejak dia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Tessa memastikan bahwa penyidik KPK terus berusaha menemukan Harun Masiku dengan strategi yang tidak bisa diumumkan secara publik.
Belakangan ini, KPK memeriksa beberapa saksi terkait kasus Harun Masiku. Selain itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan tersebut. Hasto Kristiyanto diperiksa oleh penyidik KPK selama empat jam terkait dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan Harun Masiku.
Penyidik KPK juga menyita ponsel staf Hasto bernama Kusnadi, dua ponsel milik Hasto, buku tabungan dan kartu ATM milik Kusnadi, serta buku agenda DPP PDIP.
Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019-2024 di KPU. Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan KPK dan masuk dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020.
Selain Harun, anggota KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, juga terlibat dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Wahyu Setiawan saat ini menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.
