Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, turun tangan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani pengendara truk tambang nakal di Parungpanjang.
“Hadi menyatakan siap bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menegakkan hukum terhadap pengendara truk tambang yang melanggar aturan,” kata Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.
Asmawa juga menyampaikan bahwa bersama Kemenko Polhukam, mereka akan membentuk satuan tugas penegakan hukum terpadu untuk operasional truk tambang di Parungpanjang, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Satuan tugas tersebut akan membantu Pemerintah Kabupaten Bogor menegakkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang pembatasan waktu operasional kendaraan tambang dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.
“Penerapan hukum harus melibatkan banyak pihak, termasuk TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan lainnya, dengan membentuk satuan tugas penegakan hukum terpadu terhadap operasional truk tambang yang melanggar aturan,” kata Asmawa.
Artikel ini ditulis oleh M Fikri Setiawan dan diedit oleh Didik Kusbiantoro. Copyright © ANTARA 2024.
