Kewenangan untuk menunjuk Menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri masalah tersebut dengan menitipkan nama-nama untuk menjadi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto.
Silfester menyampaikan pernyataan Presiden dalam pertemuan di Istana Bogor bahwa proses pengangkatan menteri akan dilakukan setelah pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024. Ia juga menyebut bahwa Presiden telah meminta informasi terkini mengenai kondisi masyarakat pasca Pilpres/Pileg 2024 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Selama pertemuan tersebut, Silfester memberikan masukan kepada Presiden terkait beberapa masalah ketidakadilan hukum yang dialami masyarakat. Selain itu, ia juga memberikan masukan mengenai program-program Kementerian dan Proyek Strategis Nasional yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya.
Artikel ini ditulis oleh Pewarta Rangga Pandu Asmara Jingga dan diedit oleh Ganet Dirgantara. © ANTARA 2024.
