FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Rencana Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan bersama koalisi perubahan untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu menghadapi kendala.
Kader PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyebutkan bahwa ada upaya untuk meredam hak angket dengan ancaman kepada individu.
Deddy, yang merupakan anak buah Megawati, menyatakan bahwa cara tersebut mirip dengan praktik yang sering dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Di mana siapa pun yang tidak sejalan dengan Presiden Soeharto akan diinjak atau dihilangkan.
Menurut Deddy, hak angket bukan hanya tentang siapa yang menang atau berapa suara yang diperoleh, tetapi tentang bagaimana pemerintah atau penguasa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (jurdil dan luber).
“Perlu dicatat bahwa hasil pemilu belum ditetapkan oleh KPU, sehingga jangan langsung menentang ketika hak angket diajukan untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Deddy dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).
Deddy juga menyebutkan bahwa hak angket memiliki setidaknya 5 fungsi positif. Pertama, memungkinkan lembaga legislatif untuk mengawasi kinerja pemerintah dan badan eksekutif lainnya.
Kedua, dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan. Ketiga, membantu memastikan akuntabilitas pemerintah atau penyelenggara kekuasaan kepada rakyat.
Keempat, hasil dari proses hak angket dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan atau prosedur dalam penyelenggaraan kekuasaan. Kelima, menjadi sarana untuk pendidikan politik bagi masyarakat.
