FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kota Makassar menjadi primadona bagi tim sukses dalam mengumpulkan suara di Pilpres mendatang. Tiga tim sukses calon mengklaim Kota Daeng sebagai basis wilayah mereka.
Pakar politik dari Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma menilai bahwa klaim tersebut merupakan hal yang wajar dalam setiap kontestasi politik. Menurutnya, klaim wilayah sudah menjadi kebiasaan dalam kontestasi politik.
“Mengklaim wilayah itu wajar. Itu pasti dilakukan atau sekadar say war. Tetapi tentu kecenderungan yang dilihat. Selama ini kan ada asumsi identifikasi Capres. Misalnya Anies dikenal lebih Islami sehingga bisa mengklaim daerah tertentu, Ganjar dan Prabowo juga sama,” katanya, Senin (18/12/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa klaim-klaim tersebut bisa saja benar adanya untuk dijadikan sebagai basis. Namun, kecenderungan yang terjadi di Sulsel, klaim hanya bisa dilakukan di daerah yang jumlah pemilihnya tidak dominan.
“Kita melihat kecenderungan masih ada wilayah yang belum diklaim atau justru dianggap sebagai arena tarung bebas. Masalahnya, wilayah itu suaranya besar dan biasanya plural. Kecenderungan memilih satu paslon itu tidak ada,” terangnya.
Dia memberi contoh, misalnya Kota Makassar. Dengan corak yang cenderung plural, maka semua kandidat mungkin sudah mengklaim basisnya dengan menjual isu tertentu. Sehingga, tidak ada satu kandidat pun yang bisa mengklaim sebagai basis wilayah tersebut.
“Termasuk Gowa dan Bone juga sama. Tetapi daerah itu bukan menjadi ajang pertarungan tanpa nilai. Karena untuk berebut harus ada isu, ada image dan banyak hal yang dijual. Sehingga mereka bisa dianggap mewakili kepentingan masyarakat yang ada,” jelasnya.
