FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-4 tertinggi dalam indeks kerawanan pemilu. Menyikapi hal ini, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat akan melakukan mitigasi terhadap indeks kerawanan pemilu di 27 kabupaten/kota.
Langkah Bawaslu ini dilakukan menjelang masa kampanye Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 28 November 2023.
Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jabar, Usep Agusjawari mengatakan saat ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menghadapi masa kampanye mendatang.
Terlebih, dari laporan Bawaslu RI, Provinsi Jabar menempati peringkat ke-4 tertinggi dalam indeks kerawanan pemilu.
“Dalam menghadapi pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Jabar akan memastikan proses kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Misalnya, terkait dengan larangan melakukan politik uang, dan peserta pemilu tidak melibatkan ASN dalam proses kampanye,” ucapnya.
Saat ini, hal tersebut menjadi acuan Bawaslu Jabar dalam pencegahan praktik yang dilarang selama proses kampanye hingga pemilihan.
“Bawaslu akan berupaya agar proses yang sudah ditentukan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ini tidak terjadi. Langkah-langkah yang akan kami lakukan sesuai dengan aturan,” terangnya. Usep juga menyebut bahwa menjelang masa kampanye pada 28 November 2023 nanti, Bawaslu Jabar akan melakukan pencegahan IKP dengan melibatkan seluruh sektor.
