Jakarta (ANTARA) – Sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Asosiasi APIK, PEKKA, LAPPAN Ambon, Flower Aceh, Perludem, dan SAFEnet, merekomendasikan langkah konkret kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penanganan kekerasan berbasis gender dalam pemilu.
Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Kalyanamitra, Lailatin Mubarokah, menyatakan bahwa salah satu rekomendasi penting adalah pentingnya penciptaan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) saat pemilu. Mekanisme yang ada saat ini masih terlalu umum dan belum fokus pada penanganan kekerasan berbasis gender dalam pemilu, sehingga mengakibatkan banyak insiden kekerasan seperti itu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender dalam pemilu.
Rekomendasi selanjutnya adalah peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku KBG dalam pemilu dan memberlakukan sanksi yang tegas. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang inklusif dan bebas dari kekerasan, serta memberikan dukungan kepada korban kekerasan berbasis gender.
Selain itu, partai politik juga tidak boleh melupakan kasus kekerasan berbasis gender dalam pemilu dan harus memiliki mekanisme internal untuk mencegah atau menangani kasus KBG.
Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk mendesak mereka sebagai pihak yang terkait dalam pembentukan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam pemilu.
Lailatin menegaskan pentingnya koordinasi antara stakeholders terkait setelah mekanisme ini dibentuk untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
