Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama TNI, Polri, dan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina (CIQ) berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan di jalur-jalur lintasan tidak resmi di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Menurut Kepala PLBN Motaain, Engelberthus Klau, kerja sama dan sinergi diperlukan untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur tersebut. Salah satu hal yang perlu diawasi adalah dampak dari kebijakan pemerintah Timor Leste yang tidak mengizinkan perguruan pencak silat di sana untuk mengadakan kegiatan pengesahan anggota perguruan di Dili.
Koordinator Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di PLBN Motaain, Nina Liban, mengatakan bahwa peningkatan pengawasan di jalur lintasan tidak resmi diperlukan untuk mencegah masuknya media-media pengganggu hama karantina hewan. Langkah ini penting untuk mencegah dampak buruk terhadap kesehatan hewan, tumbuhan, dan manusia.
Dari sisi keamanan, Komandan Kompi Pertempuran (Dankipur) I Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-RDTL Yonif RK 742/SWY Pos Motaain, Ginanjar, menekankan pentingnya kerja sama antara Satgas Pamtas dan pihak di PLBN untuk memperkuat koordinasi dalam mengamankan perbatasan di sekitar PLBN Motaain. Dengan kerja sama yang baik, pengamanan dan pengawasan di jalur lintasan tidak resmi dapat diperkuat untuk mengurangi aktivitas lintasan ilegal dan mencegah masuknya penyakit melalui media pembawa penyakit.
Artikel ini disusun oleh Rio Feisal dan diedit oleh Teguh Handoko. Copyright © ANTARA 2024.
