Partai politik memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan di negara demokrasi seperti Indonesia untuk menjalankan fungsi pendidikan politik, mencetak kader politik, dan mengisi jabatan politik.
Di Indonesia, kehadiran partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Dalam UU tersebut, partai politik merupakan organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Fungsi partai politik seperti yang diatur dalam UU tersebut adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
Syarat mendirikan partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, antara lain harus ada minimal 30 orang pendiri dari setiap provinsi yang berusia 21 tahun atau sudah menikah, juga wajib menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam pendiriannya.
Selain itu, partai politik harus memiliki AD dan ART yang memuat tentang asas dan ciri partai politik, visi dan misi, organisasi, kepengurusan, dan mekanisme rekrutmen keanggotaan dan jabatan politik. Partai politik juga harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Artikel ini disunting dari ANTARA pada tahun 2024.
