ILDES mendorong penyempurnaan sistem hukum dan politik Indonesia melalui rencana amandemen UUD 1945. Direktur Eksekutif ILDES, Juhaidy Rizaldy, menegaskan pentingnya memperbaiki kedudukan KY agar menjadi lembaga peradilan etik nasional. Selain itu, perlu juga meninjau ulang kedudukan DPD dan melakukan rekonstruksi terhadap beberapa lembaga negara lainnya.
Pengujian Norma Hukum terhadap UU perlu dipertimbangkan apakah diberikan kepada MA, lembaga lain, atau terpusat ke MK. Amandemen konstitusi harus dilakukan karena telah lebih dari 25 tahun sejak amandemen pertama. Pemilihan langsung tetap penting untuk menjaga stabilitas politik.
Diperlukan kerjasama untuk mencapai sistem hukum dan politik terbaik menuju Indonesia Emas 2045. Penting untuk memperbaiki rule of ethics dalam konstitusi Indonesia. MKD akan meminta klarifikasi Bamsoet terkait amandemen UUD. Amien Rais mengungkapkan alasan penghilangan kewenangan MPR dalam pemilihan presiden.
