FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kebijakan ekonomi biru, merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki Kota Makassar, sebagai sebuah Kota Maritim.
Kota Makassar dikelilingi oleh pulau, di antaranya Pulau Lumu-lumu, Kodingareng, Kodingareng Keke, Barrang Cakdi, Lanjukang, Bone Tambu, Langkai, Lae2, Pulau Kayangan dan pulau Samalona.
Ekonomi biru, adalah potensi ekonomi yang bersumber dari sumber daya laut. Mengelola ekonomi biru berkelanjutan, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan semua tingkatan pemerintahan, karena terkait dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
Ekonomi biru berkelanjutan, adalah upaya penanganan sumber daya laut mulai dari hulu hingga hilir. Ini artinya penanganannya dimulai dari laut, pesisir, masyarakat pulau, nelayan, hasil tangkapan, dan pengelolaan hasil laut lainnya.
Konsep pembangunan berkelanjutan, adalah kelestarian sumberdaya dan pemanfaatan berkelanjutan untuk ekonomi dan pembangunan masyarakat secara umum. Itu artinya kelestarian lingkungan laut dan pesisir, akan memberi ruang pemanfaatan ekonomi lebih besar dan berkelanjutan, bagi masyarakat, nelayan, pengusaha perikanan dan sumber ekonomi laut lainnya.
Melihat potensi besar yang dimiliki Kota Makassar dengan pulau-pulaunya, maka pasangan Muhammad Amri Arsyid-Rahman Bando (AMAN) menjadikan sumber daya laut sebagai salah satu program prioritas, apabila dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Makassar 5 tahun ke depan.
Strategi pasangan AMAN, terkait dengan pengelolaan ekonomi biru, dirancang secara simultan, terstruktur dan terintegrasi. Program ini akan dimulai dari penelitian detail tentang potensi pulau-pulau yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kota Makassar, bersama dengan pemerintah provinsi dan pusat, sehingga penelitian ini menjangkau kajian hulu dan hilir.
