Agus Joko Pramono: Transparansi Penting di Tengah Tantangan Etika untuk Pimpinan KPK
Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Ada beragam pertanyaan yang diajukan, mulai dari kapasitas dan integritas para capim hingga pandangan mereka untuk meningkatkan kinerja KPK.
Belakangan ini, masalah etika menjadi salah satu momok utama pimpinan KPK. Karena itu, pertanyaan mengenai integritas para capim menjadi hal yang krusial. Pemberhentian ketua KPK, Firli Bahuri, tanggal akhir tahun 2023 yang lalu menjadi satu dari sekian banyak persoalan etika di lembaga antirasuah tersebut.
Selain masalah etika, masalah lain yang juga dihadapi oleh KPK adalah kinerja. Transparency International memberikan skor 34 dan menempatkan Indonesia di posisi 115 dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi di mana KPK menjadi organ utama masih belum maksimal.
Padahal, di sisi lain, publik sering disuguhi dengan liputan langsung operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Oktavianto dan Abheseka, peneliti dari Universitas Janabadra dan Universitas Gadjah Mada dalam artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Antikorupsi Integritas, meskipun OTT efektif dan efisien dalam menangkap koruptor namun tidak memiliki peran yang signifikan dalam penanganan korupsi.
Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara peluncuran Simbara bulan Juli 2024 yang lalu justru menganggap OTT sebagai hal yang “kampungan”.
Dengan berbagai masalah tersebut, pandangan para capim KPK, yang namanya akan segera disampaikan pansel ke Presiden, mengenai pengelolaan KPK dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat penting.
Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, dalam wawancaranya menegaskan pentingnya KPK melakukan transparansi. Menurut Agus Joko Pramono, berbagai penilaian negatif terhadap KPK yang muncul belakangan ini tidak terlepas dari minimnya transparansi di lembaga yang seharusnya mendorong transparansi tersebut.
“Saya berusaha untuk menyampaikan bahwa transparansi itu penting, sehingga berita negatif dapat dengan mudah diatasi,” demikian kata Agus Joko Pramono setelah diwawancarai oleh pansel pada 17 September 2024 yang lalu.
Mendorong transparansi bukanlah perkara mudah. Diperlukan keberanian dan komitmen, selain tentu integritas, dalam memimpin lembaga antirasuah tersebut.
Apa yang disampaikan Agus Joko Pramono tentu didasarkan pada rekam jejak yang dimilikinya. Agus pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan selama 7 tahun menjabat sebagai Ketua dan Majelis Kode Kehormatan dan Etik (MKKE) BPK.
Selama periode itu, Agus Joko Pramono mampu membangun komunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk media dan publik. Agus juga aktif di berbagai lembaga global. Pada Desember 2019, Agus menjabat sebagai Ketua Delegasi pada General Assembly ke-31 di International Maritime Organization (IMO).
Agus juga menjadi pembicara di The 3rd South East Asia Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals di Bangkok, Thailand pada Oktober 2019. Sebelumnya, pada bulan Juli 2019, Agus Joko Pramono juga berbicara di UNDESA IDI Joint Meeting on SAI Contributions to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals di New York, Amerika Serikat.
Selain itu, dalam wawancara seleksi capim KPK, Agus Joko Pramono juga sangat transparan dalam memaparkan rekam jejaknya, hal yang jarang dilakukan oleh capim-capim lainnya. Rekam jejak Agus Joko Pramono menunjukkan keahlian dan kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional dan internasional serta keberanian dan komitmen pada transparansi lembaga.
