Partai Demokrat menilai perlu adanya satu partai besar yang menjadi oposisi dalam pemerintahan baru untuk memberikan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.
“Perlu oposisi. Jika tidak ada oposisi dan semua partai masuk ke parlemen, maka demokrasi akan kehilangan check and balance,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng dalam diskusi online yang berjudul Demokrasi Tanpa Oposisi yang diikuti di Jakarta, Sabtu.
Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa pihaknya akan meninggalkan keputusan mengenai partai mana yang akan bergabung dengan pemerintahan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Baru-baru ini, Prabowo telah berkomunikasi langsung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Namun, ada indikasi bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut diundang oleh Prabowo ke pemerintahan, sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan masih mempertimbangkan apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.
Andi menjelaskan bahwa ada kebutuhan untuk menambah koalisi pemerintahan karena berdasarkan hasil Pemilu 2024, empat partai politik parlemen di Koalisi Indonesia Maju hanya meraih 40 persen suara.
Namun, ia mengatakan bahwa penambahan satu partai politik ke pemerintahan sudah cukup untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen karena dapat melebihi 50 persen suara.
“Lagi-lagi itu tergantung pada Pak Prabowo, apakah dia ingin mengajak satu, dua, atau tiga partai parlemen. Tapi sepertinya tidak perlu semua empat,” ujarnya.
Sebelumnya, Peneliti senior dari Pusat Riset Politik BRIN, Prof Lili Romli, menyatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS menjadi harapan terakhir untuk menjadi oposisi.
Menurutnya, keberadaan oposisi di DPR sangat penting untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, kebijakan yang diambil cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.
“Jika semua partai masuk ke pemerintahan, maka DPR benar-benar tidak akan berperan,” kata Lili dalam webinar Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang diikuti dari Jakarta, Senin.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Hak Cipta © ANTARA 2024
