Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas untuk Mencegah Pungli di Tempat Wisata Selama Musim Mudik

JAKARTA – Pemerintah memperkirakan bahwa setidaknya akan ada 193,6 juta orang yang akan melakukan mudik ke kampung halaman selama periode mudik lebaran 2024. Setiap tahun, momentum mudik lebaran selalu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ke berbagai destinasi wisata di kampung halaman mereka.

Selama liburan lebaran ini, pungli di tempat wisata selalu menjadi masalah yang sering terjadi setiap tahun. Melihat potensi pungli di berbagai destinasi wisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terkait hal ini. Scroll lebih lanjut ya.

“Kita peringatkan di surat edaran harus ditindak secara tegas,” kata Sandiaga Uno dalam konferensi pers WBSU Extend Weekly Press Briefing 2024 di Jakarta Selatan, hari Senin 1 April 2024.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Haryanto mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah menerbitkan dan mendistribusikan surat edaran yang berisi panduan tentang penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

“Kami memastikan adanya keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dalam mengunjungi destinasi wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menerbitkan surat edaran yang berisi panduan tentang bagaimana penyelenggaraan wisata dapat aman, nyaman, dan menyenangkan,” ungkap Haryanto.

Dia menambahkan, “Surat edaran tersebut sudah didistribusikan baik di pusat maupun daerah, melalui pemerintah daerah, pemerintah provinsi/kota, dan juga kepada industri dan komunitas yang akan terlibat intensif di destinasi wisata.”

Selain itu, Kemenparekraf juga telah menyiapkan platform Sisparnas (Sistem Informasi Pariwisata Nasional). Platform tersebut akan memberikan informasi secara real-time mengenai destinasi yang kemungkinan besar akan dikunjungi oleh para pemudik.

“Di sana, data real-time dari beberapa destinasi yang kemungkinan besar akan dikunjungi oleh para pemudik ke destinasi unggulan di daerah mereka, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah termasuk Yogyakarta, dan Jawa Timur, akan terlihat,” kata dia.

Haryanto juga menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiapkan pusat panggilan baik melalui telepon maupun email. Hal ini akan memudahkan para pemudik yang melakukan perjalanan wisata selama periode mudik untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

“Dengan adanya regulasi tersebut, kita juga memiliki Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019 tentang manajemen krisis pariwisata. Melalui sistem sisparnas.kemenpar.go.id, aktivitas-aktivitas destinasi wisata termasuk pusat panggilan yang kami siapkan baik melalui telepon maupun email terlihat dengan jelas,” ungkapnya.