FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komitmen pemerintah untuk memastikan netralitas kepala daerah dalam pemilu 2024 bukan hanya sekadar instruksi. Terbukti, kepala daerah yang tidak netral mulai dicopot.
Langkah pencopotan terhadap kepala daerah yang tidak netral dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Kemendagri ingin memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Mendagri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa penjabat (pj) kepala daerah yang dinilai tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, penggantian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi yang menunjukkan bahwa beberapa penjabat kepala daerah melanggar prinsip netralitas.
“Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Karena itu saya melakukan penggantian,” ujar Tito Karnavian pada diskusi bertajuk ‘Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta?’ yang diselenggarakan di Media Center Indonesia Maju, di Jakarta, Selasa (19/12).
Tito mengatakan bahwa indikasi adanya pj kepala daerah yang tidak netral didapatkan dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari para peserta pemilu. Kemendagri kemudian melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot penjabat kepala daerah tersebut.
Tito juga menyebutkan bahwa salah satu penjabat kepala daerah yang diganti setelah evaluasi adalah Bupati Kampar, Riau, yaitu Muhammad Firdaus. “Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya adalah tidak netral,” kata Tito.
