Jakarta (ANTARA) – Pengajar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret, Agus Riwanto, yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum, mengatakan bahwa KPU telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung tentang pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD.
Hal itu disampaikan Agus Riwanto dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 untuk perkara nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin. Bertindak sebagai pihak pemohon adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sebagai pihak termohon adalah KPU.
Agus menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan putusan MA Nomor 24P/HUM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
Putusan MA tersebut bersifat mengikat atau final and binding serta erga omnes sehingga dapat langsung dilaksanakan oleh KPU tanpa memerlukan keputusan pejabat yang berwenang.
Dengan demikian, lanjut Agus, KPU tidak perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan hanya perlu melaksanakan implementasi Pasal 8 dalam PKPU itu berdasarkan putusan MA.
Selain itu, KPU telah mengirim surat kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI yang pada intinya berisi permohonan harmonisasi rancangan PKPU.
KPU juga telah mengirim surat kepada pimpinan Komisi II DPR RI untuk meminta dilaksanakannya rapat dengar pendapat konsultasi perubahan PKPU dan mengirimkan surat kepada MA dalam rangka meminta fatwa tentang putusan tersebut. “Oleh karena itu, atas dasar kepatuhan dan komitmen kami dalam pemenuhan keterwakilan perempuan paling tidak 30 persen, maka KPU telah melakukan tindakan hukum berdasarkan kewenangannya dalam merespon putusan MA,” jelas Agus.
Penulis: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
