Peran dan sikap sesuai dengan konstitusi yang harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memutuskan resolusi mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Menurutnya, hal tersebut memungkinkan Palestina memperoleh hak-haknya di PBB seperti negara-negara lainnya dan membuka jalan agar Dewan Keamanan PBB mengakui Palestina sebagai anggota penuh negara merdeka.
Hidayat mengingatkan pemerintah Indonesia untuk konsisten melaksanakan ketentuan konstitusi, tradisi sejarah, dan sikap yang diwariskan oleh presiden pertama RI Soekarno dengan memainkan peran positif dalam setiap forum untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh. Dia juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang terus konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, seperti yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Gambia bulan Mei lalu.
Hidayat juga menyoroti beberapa negara di Amerika Selatan seperti Trinidad dan Tobago, Bahama, dan negara-negara anggota Uni Eropa yang memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara merdeka. Dukungan publik dari kampus dan masyarakat sipil di berbagai penjuru dunia juga semakin meluas.
Hidayat berpesan kepada pemerintahan ke depan agar memegang teguh amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk mengakhiri penjajahan di muka bumi, termasuk di Palestina. Dia juga menekankan pentingnya Indonesia dalam menggalang dukungan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan menekankan agar tidak ada diskriminasi terhadap bangsa Palestina.
Dia menegaskan bahwa Indonesia perlu menggalang dukungan ke pemerintah Amerika Serikat agar tidak menggunakan hak vetonya untuk kepentingan Israel dan tidak merugikan mayoritas anggota DK PBB. Pemerintah Indonesia juga perlu secara terbuka mengecam sikap Duta Besar Israel di PBB yang merobek Piagam PBB saat Sidang Majelis Umum.
Hidayat menekankan bahwa Israel telah melanggar prinsip dalam Piagam PBB dan negara anggota PBB dapat dikeluarkan karena melanggar prinsip tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai pelopor diharapkan bisa menjadi mediator dan menggalang dukungan untuk menegakkan martabat dan kedaulatan PBB agar Israel dapat dikeluarkan dari keanggotaan PBB.
