Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin, Rabu (3/4), menjadi sorotan di antaranya Presiden Joko Widodo membantah ingin merebut posisi Ketua Umum PDI Perjuangan hingga pertemuan Presiden dengan Paus Fransiskus tengah dibahas di Kementerian Luar Negeri.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Jokowi bantah disebut ingin merebut posisi Ketum PDI Perjuangan
Presiden RI Joko Widodo membantah kabar yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Saat menanggapi pertanyaan awak media soal isu tersebut, Presiden Jokowi sempat bergurau dengan menyebutkan posisi sebagai ketua umum partai lain.
“Bukan Golkar?” jawab Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Presiden sebut menteri akan hadir jika diundang MK
Presiden Joko Widodo menyebut menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam persidangan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) jika diundang oleh MK, Jumat (5/4).
“Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadir,” kata Presiden di sela kegiatan melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Presiden mengatakan bahwa para menteri akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait tugas-tugasnya.
Panglima: TNI siap personel dan peralatan dukung arus mudik
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan kesiapan personel dan alat angkut untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2024.
“Kami sedang memeriksa persiapan alat angkut darat, laut, dan udara,” kata Panglima TNI saat mengecek kesiapan gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, Rabu.
Sementara di Jawa Tengah, lanjut dia, 4.200 personel disiagakan untuk membantu Polri dalam pengamanan arus mudik.
TPN: Kalau Presiden hadir di MK, itu sangat ideal
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai bahwa akan sangat ideal apabila Presiden Joko Widodo dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan.
Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan awak media usai sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Rabu, terkait perlu atau tidaknya Presiden Jokowi memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara tersebut.
“Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan. Kalau Presiden memang bisa didatangkan oleh Ketua Majelis Hakim MK, itu akan sangat ideal karena tanggung jawab pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) pada akhirnya berujung ke Presiden,” kata Todung.
Mensesneg: Pertemuan Jokowi-Paus Fransiskus tengah dibahas Kemenlu
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, tengah dibahas di tingkat kementerian luar negeri dua negara.
“Itu kunjungan kenegaraan dan sudah dibahas antar-kementerian luar negeri,” kata Pratikno saat ditemui di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Rabu.
Pratikno menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus sudah dijadwalkan karena kunjungan pimpinan Gereja Katolik ke Indonesia pada September mendatang merupakan kunjungan kenegaraan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
