FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons pernyataan Jokowi yang menyebut presiden dapat melakukan kampanye dan mendukung salah satu pihak. Hal itu terlihat dalam video terbaru acara Desak Anies.
Dalam kesempatan tersebut, Anies menanggapi pertanyaan salah satu peserta diskusi dengan mengatakan bahwa ketika seseorang diangkat menjadi penyelenggara negara, pikiran dan tindakan harus merujuk pada konstitusi. Menurutnya, penyelenggara negara tidak boleh bertindak diluar batas konstitusi. Menjalankan negara tidak boleh dilakukan berdasarkan selera pribadi, perasaan, atau perasaan, tetapi harus mengikuti aturan.
“Ketika mendengar pernyataan tersebut, saya bilang panggil ahli hukum tata negara, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan hukum yang ada di republik ini, bukan soal setuju atau tidak setuju, tetapi benar atau salah,” ujar Anies seperti yang dikutip oleh Fajar.co.id, Jumat (26/1/2024).
“Jika langkah-langkah kita hanya mencari persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap setiap pernyataan, pada akhirnya akan tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah,” lanjutnya.
Menurut Anies, seorang presiden adalah posisi tertinggi dalam menjaga etika suatu negara. Dengan demikian, tugasnya harus melampaui politik partai atau kepentingan politik.
“Menurut pendapat kami, sebagai penjaga etika di republik ini, dia harus melampaui partisan politik, dia harus melampaui politik kepentingan, karena dia membawa simbol negara,” jelasnya.
Menurut Anies, seorang kepala negara seharusnya menjadi pengayom dan contoh bagi seluruh masyarakat.
“Merangkul semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Bagaimana jika penyelenggara menjadi panitia sekaligus peserta, apa yang akan terjadi,” ucapnya.
