FAJAR.CO.ID, JATIM — Dr. Muhammad Iqbal, seorang pengamat politik dari Universitas Jember (Unej), menilai pemberhentian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH. Marzuki Mustamar, dianggap memiliki dimensi politis yang signifikan menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Iqbal menyatakan bahwa pencopotan Kiai Marzuki merupakan bukti konkret bahwa Jawa Timur telah menjadi pusat pertarungan sengit dalam perolehan suara untuk tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pernyataannya ini disampaikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin, (1/1/2023).
Menurut Iqbal, video dukungan moral dari Kiai Marzuki terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 telah beredar, dan beberapa media melaporkan penolakan Ketua PWNU Jatim terhadap pasangan nomor urut 2. Hal ini tentu dapat dinilai oleh publik.
Meskipun PBNU (Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama) menyatakan bahwa pemberhentian Kiai Marzuki merupakan persoalan internal, Iqbal menegaskan bahwa dugaan politisasi dalam kasus ini sangat kuat menjelang Pilpres.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember ini, menyatakan bahwa dampak pemecatan Kiai Marzuki secara sosiologi politik mungkin akan mempengaruhi dinamika Pilpres, terutama dalam hubungan dengan massa dan simpatisan di Jawa Timur yang mengikuti peristiwa ini dengan cermat.
Iqbal menyatakan bahwa dalam konteks ini, jejak sosial keumatan bisa menjadi lebih solid dan konsolidatif sebagai bentuk dukungan moral terhadap peristiwa pemecatan tersebut.
