Komisioner Ombudsman RI Johanes Widijantoro memberikan apresiasi kepada Polri atas penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas. Dia berharap bahwa institusi penegak hukum tersebut telah mempersiapkan dengan matang pengembangan kualitas dan pembinaan karir anggota dari kelompok berkebutuhan khusus tersebut.
“Kebijakan rekrutmen disabilitas akan membawa dampak positif pada Polri, jika pola pikir polisi non-disabilitas kepada polisi disabilitas setara,” ujar Widi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan langkah Polri dalam melakukan affirmative action pada kelompok disabilitas dalam proses rekrutmen anggota merupakan wujud pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Oleh karena itu, diharapkan Polri juga sudah menyiapkan instrumen, sarana, dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas secara menyeluruh.
Widi mendorong agar kepolisian lebih dari sekedar membuka lowongan atau rekrutmen, tapi juga menyiapkan segala hal sampai pada titik kemandirian anggota Polri dari kelompok disabilitas, sehingga mampu menunjukkan kemampuan dirinya secara leluasa.
Dengan begitu, Widi optimistis polisi berlatar belakang disabilitas mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kompetensinya bila didukung oleh instrumen kerja, sarana, dan prasarana sesuai kebutuhan mereka oleh Polri.
Selain itu, perlu aturan yang menjelaskan tentang jenjang karir anggota disabilitas. Bila aturan soal pembinaan dan pengembangan karir bagi polisi dari kelompok disabilitas sudah jelas, maka akan tergambar Polri yang maju.
“Intinya kalau orang bekerja kan pasti harus punya jenjang karir. Nah karir ada tahapan yang harus dilewati. Pertanyaannya adalah apa itu memungkinkan bagi mereka juga untuk mengikutinya?” kata Widi.
Apabila aturan tersebut belum ada, perlu disiapkan agar Polri selangkah lebih maju dalam keberpihakan terhadap kelompok rentan.
“Peskipun katakanlah belum ada aturan yang detail tentang itu, kan enggak ada salahnya Polri sedikit lebih maju, progresif untuk menyiapkan itu semua,” ujarnya menambahkan.
