Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menyebutkan beberapa partai yang terlihat mendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kasus pelepasan lahan hutan. Pelepasan lahan itu terjadi pada masa pemerintahan ke-7 Jokowi. Melalui akun media sosialnya, Said Didu mengkritik adanya pertukaran kepentingan yang membuat partai-partai tersebut sulit untuk tidak mendukung Gibran. Diantaranya adalah PAN, Nasdem, dan Golkar. Said Didu menyebutkan bahwa PAN dan Nasdem terkait dengan pelepasan lahan hutan seluas 5 juta hektar selama pemerintahan Jokowi, sementara Golkar terlibat dalam banyak proyek makelar. Dugaan pelepasan lahan tersebut merujuk pada program prioritas di era Jokowi yang menekankan pada Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan. Meskipun tujuannya adalah memberikan akses legal kepada masyarakat, program ini sering menuai kritikan terkait potensi penyalahgunaan dan kurangnya transparansi. Organisasi lingkungan dan pemerhati agraria, seperti Mongabay Indonesia dan WALHI, sering mengkritik program tersebut, khususnya terkait kepentingan konsesi non-kehutanan yang bisa mengakibatkan konversi lahan hutan yang luas.
