Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Utut Adianto, memberikan penjelasan terkait posisi sekretaris jenderal (sekjen) PDIP yang kini kosong setelah Hasto Kristiyanto menghadapi masalah hukum. Menurut Utut, pengisian jabatan sekjen adalah hak prerogatif penuh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Utut menjelaskan bahwa jika Kongres VI PDIP yang dijadwalkan tahun ini kembali mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum, maka seluruh struktur kepengurusan partai, termasuk posisi sekjen, akan disusun kembali oleh Megawati. Formatur adalah sosok yang memiliki kewenangan penuh untuk membentuk struktur organisasi partai, mulai dari menetapkan sekjen hingga pengurus lainnya.
Utut juga meyakini bahwa Kongres VI nanti akan kembali menetapkan Megawati sebagai ketua umum. Keyakinan itu didasarkan pada aspirasi kuat dari kader partai di berbagai tingkatan, mulai dari ranting, DPC, hingga DPP. Meski demikian, Utut memperkirakan bahwa kongres tersebut tidak akan dilaksanakan pada bulan Juni, yang bertepatan dengan Bulan Bung Karno. Ia tidak membeberkan alasan secara rinci, hanya menyebut bahwa secara perhitungan, kongres PDIP belum waktunya digelar dalam waktu dekat. Hasto Kristiyanto adalah sekjen yang kosong, dan Utut menegaskan bahwa keputusan penggantinya sepenuhnya ada di tangan Megawati. Jika Megawati ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum, maka beliau yang akan menentukan siapa yang akan mengisi posisi sekjen. Penunjukan sekjen PDIP akan secara langsung diputuskan oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Penunjukan Sekjen PDIP oleh Megawati Menunggu Keputusan Kongres VI
