Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa, 22 April 2025. Meskipun terdapat capaian positif, Asep mengungkapkan bahwa masih ada ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan strategis.
Program dan kegiatan tahun 2024 di Pangandaran berjalan sesuai rencana, namun Asep menyoroti perlu ditingkatkannya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Evaluasi LKPJ ini penting sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. DPRD Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rekomendasi strategis yang telah diberikan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah mencakup berbagai hal seperti pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, manajemen PAD, penyesuaian zonasi harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN. Asep Noordin menegaskan pentingnya mengjadikan rekomendasi ini sebagai panduan untuk memperbaiki sektor pemerintahan guna membangun Pangandaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 menunjukkan komitmen DPRD untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
