Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini merujuk pada trias politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu, filsuf asal Prancis. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga serta memastikan adanya sistem pengawasan antar lembaga negara (checks and balances). Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Lembaga eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan mengelola administrasi pemerintahan. Presiden di Indonesia memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, didampingi oleh Wakil Presiden dan para menteri dalam kabinet. Fungsi lembaga eksekutif mencakup bidang administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki peran utama dalam lembaga eksekutif namun tetap berada dalam kerangka pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif.
Lembaga legislatif, di sisi lain, bertugas sebagai pembentuk undang-undang. Terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi dan pengawasan. Mereka membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaannya oleh lembaga eksekutif, dan memiliki kewenangan dalam hal anggaran, perjanjian internasional, serta persetujuan kebijakan negara lainnya. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif berdiri secara independen dari eksekutif dan memiliki peran setara dalam pemerintahan.
Lembaga yudikatif, sebagai cabang kekuasaan penegak hukum dan konstitusi, menjalankan fungsi kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Di Indonesia, lembaga yudikatif diwakili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga memiliki wewenang dan peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi. Ketiga lembaga negara ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan demokratis Indonesia yang harus bekerja secara seimbang dan saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
