Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi saat ini yang dianggapnya sedang terancam. Menurutnya, ancaman ini disebabkan oleh kekuatan yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, bahkan dengan menghalalkan segala sumber daya dan alat negara. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa Pilkada yang baru-baru ini digelar, seperti di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan provinsi lainnya.
Megawati juga menyoroti penggunaan aparat daerah dan mutasi aparatur kepolisian demi kepentingan politik elektoral yang masif, terutama di Jawa Tengah. Menurutnya, hal ini sangat mengkhawatirkan karena aparat seharusnya netral dalam setiap proses politik. Untuk itu, Megawati memastikan bahwa kondisi ini harus segera diatasi, mengingat keputusan penting Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan pidana bagi aparat negara yang tidak netral.
Selama proses Pilkada berlangsung, Megawati terus mengajak masyarakat untuk menganggap suara rakyat sebagai suara Tuhan. Menurutnya, pemilu seharusnya merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi. Megawati juga membandingkan kondisi saat Pemilu yang pertama kali digelar pada masa jabatannya sebagai Presiden, di mana rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah negara. Oleh karena itu, Megawati menegaskan bahwa peranan rakyat dalam pemilu tidak seharusnya diabaikan demi kepentingan politik semata.
