Andreas Eddy Susetyo, seorang anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), telah resmi ditunjuk sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI untuk periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/10). Sebagai Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Keterampilan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya serta transparansi terhadap harta kekayaan pribadi menjadi sorotan publik.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas pejabat negara, termasuk kewajiban melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data dalam LHKPN, Andreas Eddy Susetyo melaporkan kekayaannya hingga 27 Maret 2024 untuk periode pelaporan 2023, dengan total kekayaan mencapai Rp142.340.057.000.
Laporan tersebut mencakup rincian aset secara detail, termasuk kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp27.038.072.000, aset transportasi dan mesin senilai Rp2.962.000.000, harta bergerak lainnya senilai Rp4.675.000.000, surat berharga senilai Rp80.563.887.000, kas dan setara kas senilai Rp12.557.846.000, harta lainnya senilai Rp18.399.675.000, serta hutang sebesar Rp3.856.423.000.
Total harta kekayaan Andreas Eddy Susetyo dalam laporan LHKPN mencapai Rp146.196.480.000, namun setelah dikurangi dengan hutangnya, total kekayaannya tercatat sebesar Rp142.340.057.000. Andreas menunjukkan kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya. Penunjukan Andreas sebagai Ketua BAKN DPR RI menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Referensi:
– Antara News
