FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Isnur, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengkritik peran partai politik di Indonesia dengan tajam.
Isnur menyatakan bahwa saat ini partai politik tidak lagi berperan sebagai lembaga yang menjaga demokrasi dan mengembangkan kaderisasi kepemimpinan dari tingkat bupati hingga presiden.
“Yang kita lihat sekarang, partai politik sudah tidak lagi berfungsi untuk menjaga demokrasi atau mendukung pengembangan kaderisasi kepemimpinan politik. Sebaliknya, partai-partai lebih mirip bisnis kompromi, tanpa ruang demokratis,” kata Isnur dalam YouTube Watchdoc Documentary, dikutip pada Jumat (25/10/2024).
Menurut Isnur, keputusan untuk berkoalisi, sebagai contoh, menunjukkan kurangnya demokrasi di dalam partai. Ia mencontohkan Partai NasDem, di mana keputusan untuk berkoalisi seringkali hanya diputuskan oleh ketua umum, Surya Paloh, tanpa melibatkan diskusi secara menyeluruh dengan seluruh elemen politik di dalam partai tersebut.
“Kita melihat keputusan untuk berkoalisi berasal hanya dari Surya Paloh, tanpa melalui diskusi yang melibatkan semua elemen politik di NasDem,” tambahnya.
Isnur menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik lebih banyak didominasi oleh kompromi tanpa ideologi yang jelas, serta tidak mewakili kepentingan rakyat yang memilih partai tersebut.
Banyak rakyat memilih partai karena dijanjikan perubahan, namun pada akhirnya merasa kecewa karena harapan mereka tidak terwujud.
Sebagai contoh, Isnur mengingatkan masyarakat pada saat banyak yang memilih Prabowo untuk berada di posisi oposisi, namun akhirnya, mantan jenderal tersebut malah bergabung dengan koalisi pemerintah.
