FAJAR.CO.ID, POLMAN – Anggota DPR RI, Ajbar Abdul Kadir ikut angkat bicara terkait kontroversi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Terutama ancaman bahwa beasiswa PIP dan KIP akan dicabut oleh oknum tertentu jika tidak memilih paslon tertentu.
Beasiswa PIP saat ini menjadi perdebatan karena diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan tidak tepat sasaran. Ini terbukti dengan masih banyaknya anak-anak yang layak mendapatkan bantuan tetapi justru diberikan kepada keluarga yang mampu.
Ajbar, yang juga Ketua Tim Koalisi Pemenangan Bebas-Siti (BESTI), menegaskan bahwa PIP adalah bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program beasiswa ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan KIP adalah bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik.
“PIP diperuntukkan untuk SD hingga SMA. Sedangkan KIP untuk orang yang berkuliah, yang bisa mendapatkan beasiswa di semester awal atau pada tahun pertama, kenapa? Karena KIP hanya berlaku selama empat tahun, jika melebihi delapan semester maka beasiswa akan hangus, dan harus membayar biaya kuliah secara mandiri,” kata Ajbar kepada warga desa Lampoko, kecamatan Campalagian, Polman.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengakui bahwa saat menjabat sebagai senator DPD RI, ia memiliki jatah aspirasi sehingga mengetahui secara detail mekanisme penyaluran beasiswa dan siapa yang berhak menerimanya.
“Saya juga memiliki aspirasi terkait beasiswa PIP dan KIP. Saat saya di DPD, saya memiliki jatah 500 beasiswa untuk PIP, SD, SMP, dan SMA. Apakah saya kenal dengan orangtua yang mendapatkannya? Tidak sama sekali. Karena yang saya ketahui, mereka layak menerima beasiswa berdasarkan data Dapodik. Ada 500 orang,” ucap Ajbar dengan tegas.
