FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, telah selesai memanggil sejumlah calon menteri ke rumahnya di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta, pada Senin dan Selasa (14-15/10/2024).
Jumlah nama yang akan membantu Jokowi baik di kementerian maupun lembaga totalnya mencapai 107 orang. Terdiri dari 49 tokoh calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan kepala badan di pemerintahan mendatang. Jumlah tersebut terbilang sangat besar.
Beberapa pemerhati politik, pakar hukum, dan pegiat media sosial memberikan pandangan kritis terkait hal ini.
“Kabinet Prabowo-Gibran diisi 107 orang?! WOW!! Ini menunjukkan kecenderungan pemborosan anggaran dan harus diwaspadai. Seharusnya fokus pada efektivitas dan efisiensi, namun kabinet justru menjadi besar! Hal ini justru bisa menjadi beban berat bagi APBN,” tulis seorang pegiat media sosial di X, Tommy Shelby.
“Keputusan ini tampaknya lebih memperhatikan politik daripada kepentingan rakyat. Dalam situasi ekonomi yang masih rapuh, pengelolaan anggaran harus bijak dan fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi perhatian utama. Kita harus mempertanyakan, apakah kabinet besar ini benar-benar diperlukan atau hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik semata?” tanya Tommy, seperti dilansir pada Rabu (16/10/2024).
Sementara itu, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, kabinet pemerintahan Prabowo yang besar akan menimbulkan banyak masalah.
“Menurut saya, kabinet yang besar tidak baik karena keberhasilan sebuah pemerintahan tidak tergantung pada jumlah menteri,” kata Bivitri, beberapa waktu lalu.
