Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa Government Technology (GovTech) Indonesia yang akan diluncurkan pada Senin pagi bukanlah sekadar aplikasi, tetapi keterpaduan layanan.
Anas menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons terhadap peluncuran GovTech yang direncanakan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.
“Iya, sekarang ini kami sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih memiliki aplikasi masing-masing. Presiden telah memerintahkan hal ini. Targetnya adalah pada bulan Oktober ini, sebagian sudah mulai terinteroperabilitas,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu.
Selain itu, ia menyebut bahwa platform SmartASN, wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.
“SmartASN saat ini sedang diuji coba oleh lebih dari 5.000 ASN. Banyak aplikasi tentang ASN akan diintegrasikan ke dalam satu portal,” terangnya.
Anas juga menekankan bahwa kementerian/lembaga seharusnya tidak membuat aplikasi baru, melainkan mengintegrasikan layanan yang sudah ada.
“Jadi, ada tahapan-tahapan peluncuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Besok tentang GovTech, dan kami juga akan mengumumkan Indeks SPBE seluruh kabupaten/kota dan kementerian/lembaga, yang akan mengukur sejauh mana digitalisasi dalam setiap wilayah dan instansi pemerintah,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh Rio Feisal dan diedit oleh Guido Merung. Copyright © ANTARA 2024.
