Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi satu data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu memfotokopi KTP. Implementasi teknologi pemerintah (GovTech) dalam jangka pendek akan fokus pada 9 layanan prioritas terpadu.
Azwar Anas menyampaikan hal tersebut dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran “GovTech” Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Pada tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu, termasuk integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan seperti layanan BPN, BPJS Kesehatan, dan Ketenagakerjaan.
GovTech merupakan tim digital pemerintah yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan digital nasional. Sebelumnya, Azwar Anas telah memaparkan 9 layanan prioritas GovTech untuk pendekatan jangka pendek, antara lain layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal layanan, layanan aparatur negara, dan SIM daring.
Presiden menyampaikan bahwa tantangan di masa depan akan semakin kompleks, dan pelayanan di tanah air perlu berjalan dengan cepat, mudah, dan transparan. Hadirnya GovTech diharapkan menjawab harapan tersebut dengan memudahkan akses masyarakat ke berbagai layanan dalam satu portal tanpa perlu mengulang proses identifikasi.
GovTech bukan hanya aplikasi tetapi penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah. Sebanyak 15 instansi telah siap untuk mengintegrasikan layanan pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan dengan tujuan mempercepat transformasi layanan digital pemerintah di Indonesia.
Presiden telah meresmikan nama dan logo GovTech Indonesia sebagai motor peningkatan kapabilitas digital pemerintahan dengan memanfaatkan talenta digital terbaik bangsa. Langkah-langkah strategis selanjutnya termasuk penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan perkuat tata kelola kelembagaan terkait koordinasi transformasi digital untuk mencapai keberlanjutan program ini sebagaimana harapan Presiden.
