Purwakarta (ANTARA) – Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dedi Mulyadi menyatakan agar anggota organisasi itu tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.
“Secara institusi organisasi, Apdesi tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah,” kata Dedi dalam keterangannya yang diterima di Purwakarta, Kamis.
Dedi merasa keberatan ketika Apdesi Jabar, yang terdiri dari seluruh kepala desa di Jawa Barat, memberikan dukungan dan doa kepada dirinya untuk menjadi kandidat calon gubernur Jabar beberapa waktu lalu di Kabupaten Garut. Menurutnya, organisasi pemerintah tidak seharusnya melakukan hal tersebut.
“Jika Apdesi memberikan dukungan, maka Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan asosiasi gubernur juga dapat memberikan dukungan,” katanya.
Dedi menegaskan bahwa memberikan dukungan adalah hal pribadi dan tidak boleh dicampurkan dengan institusi organisasi. Ia ingin menghindari politisasi dukungan tersebut.
Ia menekankan pentingnya fokus pemerintah desa pada pembangunan desa dengan membuat roadmap pembangunan. Hal ini akan memastikan bahwa dana yang mengalir ke desa dari kabupaten, provinsi, dan pusat dapat saling melengkapi dan pembangunan desa dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan kepala desa.
Dedi juga menyoroti pentingnya tata ruang desa untuk menjaga tata kota desa agar lebih teratur.
“Saat ini tidak ada tata ruang desa. Orang dapat membangun apa saja tanpa izin dari kepala desa. Hal ini harus diatur, jika tidak, desa dapat menjadi berantakan,” katanya.
(Artikel ini disusun oleh M.Ali Khumaini dan disunting oleh Guido Merung)
