Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa ada wacana yang mengatakan bahwa jumlah kementerian akan bertambah dari 34 kementerian menjadi 40. Meskipun begitu, Yusril menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah sebatas wacana yang berkembang, karena hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait hal tersebut baik di dalam Koalisi Indonesia Maju maupun dari pasangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Yusril juga menyatakan bahwa saat ini baru ada pembahasan mengenai struktur kabinet. Dia juga memberikan dukungannya kepada DPR untuk merevisi UU Kementerian Negara, karena menurutnya pembatasan jumlah kabinet yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut membuat sulit bagi presiden untuk mewujudkan program-program kerjanya.
Yusril menegaskan bahwa presiden seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan struktur kabinetnya, termasuk menambah, mengurangi, menggabungkan, atau memisahkan kementerian. Dia berpendapat bahwa presiden harus diberikan kebebasan penuh untuk menentukan jumlah kementerian yang diperlukan untuk mewujudkan program kerjanya.
Dalam Musyawarah Dewan Partai PBB, yang dihadiri oleh jajaran pengurus pusat hingga daerah, pembentukan kabinet dan pelantikannya untuk periode 2024–2029 menjadi salah satu isu yang disoroti, selain juga tentang pemilihan kepala daerah serentak. Yusril juga akan membahas dan menetapkan jadwal Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang.
Musyawarah Dewan Partai dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan dihadiri oleh jajaran pengurus pusat Partai Bulan Bintang termasuk Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor.
