Partai Demokrat menganggap penting adanya satu partai besar yang menjadi oposisi di pemerintahan baru untuk memastikan terjadi mekanisme pemeriksaan dan penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, menyatakan bahwa tanpa adanya oposisi, demokrasi akan kehilangan mekanisme check and balance.
“Perlu oposisi. Kalau tidak ada oposisi dan semua masuk dalam parlemen, demokrasi-nya kurang ada check and balance,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi yang dipantau di Jakarta, Sabtu, dikutip dari ANTARA.
Walaupun demikian, Partai Demokrat mempercayakan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan partai mana yang akan bergabung dalam pemerintahan.
Baru-baru ini, terdapat komunikasi antara Prabowo dengan beberapa partai politik, seperti NasDem, PKB, dan PKS. Meskipun demikian, keputusan akhir masih bergantung pada Prabowo.
Andi menjelaskan bahwa penambahan satu partai politik ke dalam pemerintahan sudah cukup untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Namun, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Prabowo.
“Tapi sekali lagi tergantung dari Pak Prabowo, apakah mau mengajak satu, dua, atau tiga partai parlemen. Tapi rasanya tidak usah empat-empatnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Profesor Lili Romli dari BRIN menyatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS menjadi harapan terakhir untuk menjadi oposisi di DPR.
Menurutnya, keberadaan oposisi sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti pada masa Orde Baru.
