Partai Golongan Karya (Golkar) mengharapkan dapat meraih kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 daerah di seluruh Indonesia, dengan target kemenangan sebesar 60 persen.
Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis DPP Partai Golkar, Erwin Aksa, menyatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, perlu adanya perubahan dalam sistem kampanye. Survei menjadi hal penting untuk mengetahui popularitas calon serta melihat semangat, dukungan logistik, dan jaringan yang dimiliki oleh calon yang maju.
Menurut Erwin, kunci kemenangan dalam pemilihan umum, baik pemilu presiden dan legislatif maupun pilkada, adalah tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi indikator utama dalam meraih kemenangan. Partai Golkar telah menugaskan sejumlah Ketua DPD provinsi dan kabupaten/kota untuk maju pada Pileg 2024 guna mengukur sejauh mana pengaruh mereka dalam memperoleh kursi, dan selanjutnya ditugaskan untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah.
Erwin menekankan pentingnya menetapkan target suara dan bagaimana mengembalikan kejayaan Golkar, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lumbung suara. Strategi dan logistik yang diperlukan juga harus dipertimbangkan dengan baik.
Partai Golkar menargetkan beberapa daerah strategis seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk memenangkan pilkada, karena provinsi-provinsi tersebut memiliki basis pemilih yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk menjadi modal dalam pemilu legislatif dan presiden tahun 2029.
Erwin juga menyebutkan beberapa kader potensial Golkar yang diusung dalam pilkada, seperti Airin Rachmi Diany di Provinsi Banten, Ridwan Kamil di Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansyah di Jawa Timur, dan kader Golkar yang diharapkan maju di DKI Jakarta.
Indikator utama dalam memberikan rekomendasi bagi kader yang akan maju pada pilkada adalah popularitas, niat yang besar, dan dukungan logistik yang mencukupi. DPP Partai Golkar telah menyerahkan surat tugas kepada sejumlah kader untuk bersaing mendapatkan rekomendasi agar dapat diusung sebagai calon dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 545 daerah di seluruh Indonesia.
