FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usaha untuk menghambat Anies Baswedan dalam pertarungan Pilgub Jakarta sepertinya terus dilakukan dengan berbagai cara.
Selain melalui jalur hukum, juga dengan mencampuradukkan partai politik yang diyakini akan mendukungnya.
Itu disampaikan oleh mantan anggota legislatif Senayan dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melalui akun pribadinya di X, @msaid_didu.
“Saat @PDI_Perjuangan akan mengumumkan @aniesbaswedan, keponakan Ibu Mega diperiksa @KPK_RI. Saat @DPP_PKB akan mengusung Pak @aniesbaswedan, PKB dilaporkan ke Kemenkumham. Sudah bisa diduga siapa yang tidak suka Pak ARB,” tulis Said Didu dikutip pada Selasa (28/8/2024).
Netizen pun ramai memberikan komentar pada postingan yang telah dilihat lebih dari 276 ribu kali pengguna Twitter tersebut.
“@jokowi menghapus independensi @KPK_RI dengan mengubah statusnya menjadi ASN dan memanfaatkannya untuk kepentingan politik @jokowi cs semata. Semua bisa diatur menjadi alat perang @jokowi. Tinggal mengatur Legislator yang memiliki utang kampanye kepada Oligarki Jokowi dan semuanya berjalan,” balas seorang netizen di kolom komentar.
“Mari kita lihat apakah @PDI_Perjuangan atau @DPP_PKB masih berada di jalur yang benar, berani, dan melawan ketidakadilan,” kata yang lain.
“TAKUT SEKALI MULYONO DENGAN ANIES WKWKW,” celetuk netizen lainnya.
Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy melapor secara administratif kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengenai konflik internal partainya.
Dia menjelaskan bahwa pelaporan itu dilakukan setelah dia mengajukan gugatan ke Majelis Tahkim PKB terkait konflik internal partai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.
