FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa sinyal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menjadi 12 persen tahun depan.
Kenaikan PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi tersebut, tarif PPN dapat naik dari 11 persen menjadi 12 persen sebelum 1 Januari tahun 2025.
Airlangga tidak memberikan jawaban pasti mengenai kenaikan PPN, namun ia menyatakan bahwa pemerintah selanjutnya akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan sebelumnya, termasuk regulasi yang disahkan di masa pemerintahan Jokowi.
“Kita lihat masyarakat Indonesia telah memilih untuk melanjutkan. Jika melanjutkan, berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah akan tetap dilanjutkan. Termasuk kebijakan PPN,” ujar Airlangga pada Jumat (8/3/2024).
Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengeluarkan komentar tajam. Menurutnya, rezim ini akan semakin memeras rakyat.
“Ya Allah, rakyat semakin diperas. Kenaikan PPN ini berarti sudah naik 20%. Ini dilakukan untuk membayar utang. Harga-harga akan naik,” tulis Said Didu dalam akunnya @msaid_didu, pada Jumat (8/3/2024).
Warganet pun ramai berkomentar mengenai kebijakan tersebut.
“Makanya programnya bukan sekolah gratis,,biar tetap bodoh rakyat bawah, sampai saat ini rakyat bawah pun sebagian besar tidak tahu bahwa ada kecurangan dalam pemilu atau hak angket mereka tidak paham sama sekali,” balas akun @put***.
“Astaghfirullah. Kenaikan 1% saja berpengaruh besar. Jika pemerintah meningkatkan PPN menjadi 12%, maka Harga Eceran Tertinggi (HET) obat juga harus dinaikkan. Tidak bisa jika PPN naik tapi HET tetap. Enak di pemerintah, tidak enak di rakyat,” tambah lainnya.
