Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengusulkan agar Presiden RI Joko Widodo mengambil peran sebagai seorang negarawan selama pemilihan umum.
“Beliau harus berpihak pada negara,” kata Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, (25/1/2024).
Dalam arti, kata dia, misalnya sekarang banyak anggota kabinet, para menteri, para wakil menteri, yang secara terang-terangan membela salah satu kandidat, Presiden tidak bisa diam.
Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa Presiden seharusnya tidak memihak pada kandidat tertentu dan sebaiknya menegur anggota kabinet yang secara terang-terangan mendukung kandidat.
Menurutnya, Presiden harus melarang kegiatan yang terkait dengan jabatan publik, terutama yang terlibat dalam urusan politik praktis.
Dedi menanggapi pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Dia mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara pemilihan, Presiden seharusnya netral, karena memihak dapat merusak kualitas proses elektoral dan memengaruhi institusi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri.
Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan bahwa pernyataan Jokowi bertentangan dengan janji netralitasnya sebelumnya.
Ikrar juga meragukan kemampuan untuk membedakan antara kunjungan kerja dan kampanye politik jika Presiden atau menteri terlibat dalam kampanye.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi untuk berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
