FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memperkirakan bahwa utang sektor publik pada data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar Rp15.500 Triliun.
Data SUSPI kondisi akhir tahun 2023 atau triwulan IV baru akan dirilis oleh Bank Indonesia pada akhir Maret 2024.
“Sedangkan total utang sektor publik jika sesuai definisinya dapat mencapai Rp18.000 Triliun,” kata Awalil Rizky dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).
Dia menjelaskan bahwa pada SUSPI Triwulan III tahun 2023 yang dirilis pada tanggal 29 Desember lalu, posisi utang Sektor Publik per akhir September 2023 sebesar Rp15.295,86 Triliun.
Posisi utang sektor publik (USP) September 2023 terbagi dalam beberapa kelompok institusi, yaitu: Pemerintah Pusat (Rp7.920 Triliun), Pemerintah Daerah (Rp75 Triliun), Korporasi publik bukan lembaga keuangan (Rp996 Triliun), dan Korporasi publik lembaga keuangan (Rp6.305 Triliun).
Dikatakan bahwa posisi USP mengalami peningkatan yang pesat selama era pemerintahan Joko Widodo, terutama karena kenaikan utang Pemerintah dan utang BUMN. Tren ini telah terjadi sebelum adanya pandemi, dan dampak pandemi hanya menyebabkan peningkatan yang lebih tinggi.
Posisi USP pada akhir tahun 2014 sebesar Rp5.780 Triliun, meningkat menjadi Rp10.113 Triliun pada akhir tahun 2019. Pada masa pandemi, angkanya melonjak menjadi Rp1.222 Triliun (2020), Rp13.448 Triliun (2021), dan Rp14.444 Triliun (2022).
Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu justru memperkirakan potensi utang yang lebih besar.
