Presiden RI Joko Widodo mengaku merasa “lemas” saat mengetahui penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat perlu mengurus sekurangnya 13 perizinan. Presiden mengemukakan hal tersebut dalam acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta.
“Saya beri contoh MotoGP di Mandalika, saya cek kepada panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja sebanyak 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, ‘lemas’ saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” ujar Jokowi.
Penyelenggaraan MotoGP Mandalika memerlukan perizinan seperti surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri. Selain itu, juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dinas kebakaran, surat pemberitahuan kepada Bea Cukai, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).
Presiden menekankan bahwa kerumitan perizinan bukan hanya dialami dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika, tetapi juga dalam acara besar lainnya di Indonesia. Untuk itu, kehadiran Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat memudahkan proses pengurusan perizinan.
Jokowi juga menyampaikan bahwa digitalisasi perizinan yang diluncurkan bukan hanya sekadar website layanan, namun juga memberikan kemudahan yang nyata dalam pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memotong birokrasi yang ada dan menghasilkan biaya yang lebih murah serta transparan.
Presiden sangat mengapresiasi kemajuan dalam penerapan Online Single Submission (OSS) yang merupakan sistem perizinan terintegrasi untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia.
