Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak bisa hadir di panggilan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, karena undangan yang diterimanya mendadak. Undangan baru diterima kemarin sore setelah acara Sosialisasi Empat Pilar di MPR, padahal agenda lain sudah terjadwal jauh hari sebelumnya.
Bamsoet mengatakan bahwa ia telah memberitahukan ketidakhadiran dan materi klarifikasi beserta pandangan hukum dari Biro Hukum Kesekjenan MPR RI. Meskipun tidak hadir, ia menjelaskan bahwa aduan yang disampaikan ke MKD DPR tentang amendemen UUD 1945 tidak tepat dan diduga merupakan berita bohong atau hoaks.
Bamsoet menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan bahwa “seluruh partai politik setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan UUD NRI 1945”. Pernyataannya sebenarnya diawali dengan kata “kalau/jika” sehingga tidak bermaksud melangkahi partai politik yang ada.
Dia akan memenuhi undangan klarifikasi pada sidang MKD DPR RI berikutnya dan menegaskan bahwa pemanggilan harus dilakukan melalui surat pengantar dari pimpinan DPR sebagai representasi institusional.
