Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia bertekad untuk mendukung iklim investasi melalui pembentukan Bank Tanah, sebagai lembaga khusus yang bertujuan untuk mengelola tanah dan bertanggung jawab atas perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi tanah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bamsoet saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya secara daring di Jakarta. Bamsoet mengatakan bahwa dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, menciptakan iklim investasi yang positif merupakan tantangan yang harus dihadapi.
“Dengan adanya Badan Bank Tanah, akan dijamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, reformasi agraria, dan mendukung investasi. Tanah merupakan aset yang dijadikan cadangan untuk pembangunan,” ujar Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet menjelaskan bahwa peran dan fungsi Bank Tanah seperti land banking dapat menjadi solusi dalam pengadaan tanah untuk investasi. Hal ini juga akan mendukung reformasi agraria dalam penyediaan layanan pertanahan yang modern melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah secara elektronik.
Namun, Bamsoet juga mengakui bahwa masih ada pandangan negatif terhadap keberadaan Bank Tanah, yang umumnya terkait dengan tumpang tindihnya regulasi, kurangnya peraturan teknis operasional yang detail, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Bamsoet menekankan bahwa keberadaan Bank Tanah harus menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan agraria, bukan menambah masalah baru. Diperlukan sinergi dan keseimbangan dalam pengelolaan agraria sebagai penopang kebutuhan dasar masyarakat, sumber perekonomian, dan aset investasi yang potensial.
Artikel ini ditulis oleh Fianda Sjofjan Rassat dan diedit oleh Chandra Hamdani Noor. Copyright © ANTARA 2024.
